kontroversi penggabungan UN dan SNMPTN Belum Tepat Sasaran

Sejak akhir Ujian Nasional tahun lalu, muncul usulan agar ujian nasional digabung dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Hal ini merupakan itikad baik pemerintah agar beban siswa yang lulus tidak bertambah. Sebab, soal ujian nasional dan soal seleksi masuk perguruan tinggi berbeda. Soal ujian nasional berdasarkan apa yang dipelajari di sekolah, sedangkan soal ujian masuk perguruan tinggi didesain dengan pengerjaan penuh trik bahkan seringkali tidak dipelajari di bangku sekolah. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan agar siswa tidak hanya mengejar lulus sekolah, namun juga lolos perguruan tinggi. Banyak yang mengeluh soal tes masuk perguruan tinggi tidak sesuai di bangku sekolah.
Saat ini yang patut diperhatikan adalah tidak semua lulusan sekolah menengah akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada siswa yang sudah punya rencana setelah lulus bekerja atau rencana lain selain kuliah. Jika kuliah, tidak semua siswa melanjutkan di perguruan tinggi negeri.
Kebijakan untuk menggabungkan UN dan SNMPTN sebaiknya perlu ditinjau ulang, mengingat beberapa alasan tersebut. Jika digabung, maka mau tidak mau siswa ada keharusan masuk perguruan tinggi. Kemudian beban siswa akan semakin bertambah jika mereka tidak lulus. Itu berarti impian mereka untuk melanjutkan pendidikan pupus, sebab tahun depan masih mengulang dengan jumlah pesaing yang tidak sedikit. Nilai yang harus didapat pun harus tinggi, karena tiap perguruan tinggi punya pass in grade yang berbeda. Hal ini semakin menjadi beban siswa untuk mencapai target lulus dan lolos. Padahal, seringkali dijumpai siswa mendapat nilai ujian nasional beda tipis dengan standar kelulusan yang ditetapkan. Sementara di perguruan tinggi sendiri untuk kriteria calon mahasiswa syarat-syarat yang diperlukan bukan hanya dari nilai ujian nasional, misalnya kesehatan, fisik, IQ, dan lain sebagainya.
Lalu jika penggabungan benar terjadi, akan ada regulasi baru untuk lulusan sekolah menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi setahun atau dua tahun berikutnya. Dan mungkin akan ada pnghapusan jalur PMDK. Serta ada pula regulasi khusus untuk lulusan kejar paket C. Hal ini justru menjadikan akses mendapat kesempatan pendidikan yang sama semakin dibeda-bedakan.
Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperhatikan semua lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan paket C. Jangan semakin mempersempit pilihan untuk melanjutkan pendidikan dengan peraturan baru yang kurang tepat sasaran.